DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Selamat Datang di Website Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan


CEGAH TKI ILEGAL DAN HUMAN TRAFFICKING, INDONESIA DESAK MALAYSIA HENTIKAN JP VISA

BPMP Sumatera Utara   353

 Pemerintah Indonesia mendesak kepada pemerintah Malaysia untuk menghentikan penerbitan dan penggunaan Journey Performed Visa (visa kunjungan wisata/turis) yang disalahgunakan menjadi visa kerja. Hal ini diperlukan untuk mencegah masuknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia secara Ilegal dan non prosedural serta menghindari terjadinya human trafficking yang membahayakan  Kita minta Malaysia menghentikan penerbitan JP Visa untuk kepentingan kerja. Jenis visa turis ini pada praktiknya sering disalahgunakan oleh TKI untuk bekerja di Malaysia secara ilegal dan non prosedural di sana, kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnakertrans Reyna Usman dalam keterangan pers Pusat Humas Kemnakertrans di Jakarta pada Selasa ( 23/7).

Hal ini diungkapkan Reyna di sela-sela pertemuan Joint Task Force (JTF) Ketenaga kerjaan.ke-4 antara Indonesia Malaysia yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 22-23 Juli 2013.Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Binapenta Reyna Usman dan Malysia dipimpin Sekjen Kementrian Sumber Manusia Malaysia Dato� Seri Zainal Rahim Seman Reyna mengatakan kebijakan pemerintah Malaysia untuk penghentian penggunaan JP visa dibutuhkan dapat mengurangi dan menekan jumlah TKI yang bekerja secara ilegal dan nonprosedural di Malaysia dan mencegah terjadinya human trafficking.�Selama ini sebagian besar TKI bermasalah di Malaysia, masuk dengan menggunakan visa kunjungan yang dirubah menjadi visa kerja. Bahkan kondisi ini ditenggarai menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah TKI illegal di Malaysia, kata Reyna.. Penyalahgunaan visa kunjungan ini, kata Reyna, dapat dipastikan sangat merugikan para TKI. Dengan hanya menggunakan visa kunjungan status mereka menjadi TKI Ilegal dan rawan menjadi korban trafficking. Bahkan mereka sangat mudah terkena razia dan ditangkap karena menyalahi peraturan perundangan di Malaysia.�:Namun, akhirnya pemerintah Malaysia sepakat, menghentikan penerbitan JP Visa untuk kepentingan kerja. Namun mereka meminta waktu untuk menyiapkan system dan mekanismenya, kata Reyna.Selain masalah JP visa, kata Reyna, kedua delegasi pun membicarakan finalisasi perbaikan Biaya Penempatan (Cost Structure) untuk meningkatkan kualitas pelatihan, maka disadari harus ada penambahan biaya pelatihan dan pembekalan serta Sertifikasi TKI yang hendak bekerja ke Malaysia.�Delegasi Indonesia pun menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen dengan konsep 200 jam pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelatihan kerja bagi TKI domestik worker untuk sehingga keterampilan dan kompetensi kerja pada TKI bisa diandalkan, kata Reyna.Secara keseluruhan, kata Reyna, kedua delegasi sepakat mengenai usulan perbaikan kelembagaan penempatan dan perlindungan dengan standar pelayan yg perlu disepakati sehingga kerjasama ketenaga kerjaan memiliki arti penting bagi kedua Negara


BUKU TAMU



PESAN DAN SARAN


Kegiatan Bulan April 2021
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930



Maps
Vidio MP3EI
JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?


STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 482
  Jumlah hits hari ini : 49
  Total hits : 696.565
  Total pengunjung : 5.749
  Jumlah pengunjung online: 1


Download aplikasi Cinlok Medan

Copyright © 2013 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.03 hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info
Copyright © 2021 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.01 Mobile hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info

Download aplikasi Cinlok Medan