DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Selamat Datang di Website Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan


PEMKO BENTUK TIM PEMANTAU UMK - PERUSAHAAN YANG LANGGAR UU AKAN DIBAWA KE PENGADILAN

BPMP Sumatera Utara   249

MEDAN – Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Pemko Medan akan membentuk tim pemantau upah minimum kota (UMK) untuk menerima pengaduan persoalan upah sekaligus memantau secara langsung pelaksanaan UMK 2014 di kota ini.  “Kami sudah usulkan anggarannya dan akan dibentuk tahun ini juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin April nanti siap dibentuk,î kata Kepala Dinsosnaker Pemko Medan Armansyah Lubis kepada KORAN SINDO MEDAN, Selasa (25/3). Dia menyebutkan, tim pemantau UMK nanti hanya melibatkan unsur pemerintah. Tim ini memantau perusahaan-perusahaan mana saja yang tidak membayarupahsesuaiUMK. Bagi perusahaan yang tidak membayar sesuai UMK, nanti akan diperiksa. “Kalau tidak membayar juga, kami akan bawa ke pengadilan.

Jadi, tim pemantau ini harus dibentuk karena penting agar perusahaan tidak semena-mena melanggar aturan yang telah ditentukan,î ujarnya. Dia mengakui hingga Maret ini belum ada tenaga kerja yang mengadukan persoalan upah. Namun, tim pemantau tetap harus dibentuk untuk memastikan apakah pembayaran UMK Medan 2014 sebesar Rp1.851.00 sudah terlaksana atau belum di perusahaan-perusahaan yang diwajibkan. Hal ini mengingat tahun sebelumnya masih banyak perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK. “Tahun ini belum ada, tapi tahun sebelumnya banyak perusahaan yang tidak membayar upah sesuai UMK. Paling banyak itu pekerja toko, mal, dan swalayan. Tapi itu pun tidak bisa dipaksakan karena biasanya orang yang bekerja di tempat itu pembayaran upahnya sesuai kesepakatan, î tuturnya. Menurut dia, sanggup atau tidak sanggup sebenarnya perusahaan wajib membayarkan upah tenaga kerja sesuai UMK. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan perusahaan membayar upah sesuai upah minimum di kabupaten/kota atau provinsi. Ketua Pekerja Persaudaraan Muslimin Indonesia (PPMI), Indra Syafei mengungkapkan, meski tidak ada data yang pasti, masih banyak tenaga kerja di bawah naungan PPMI Kota Medan yang tidak mendapatkan hak-hak normatifnya. Tidak hanya jaminan sosial, tapi upah juga belum sesuai UMK. Pembentukan tim pemantau UMK 2014 penting untuk mengawasi pelaksanaan upah di perusahaan-perusahaan. Dengan begitu pemerintah bisamenindak perusahaan yang tetap membandel. _ eko agustyo fb 


BUKU TAMU



PESAN DAN SARAN


Kegiatan Bulan April 2021
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930



Maps
Vidio MP3EI
JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?


STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 481
  Jumlah hits hari ini : 1.105
  Total hits : 696.413
  Total pengunjung : 5.748
  Jumlah pengunjung online: 1


Download aplikasi Cinlok Medan

Copyright © 2013 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.03 hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info
Copyright © 2021 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.01 Mobile hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info

Download aplikasi Cinlok Medan