DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Selamat Datang di Website Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan


WARGA ASING DILARANG MENDUDUKI JABATAN STRATEGIS, RANPERDA RETRIBUSI IMTA KOTA MEDAN

BPMP Sumatera Utara   283

 Pemerintah Kota (Pemko) Medan, melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), akan seksama dan cermat untuk melakukan pengawasan terhadap jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing (TKA), sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Medan, Syaiful Bahri, dalam nota jawaban Walikota Medan terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan, atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) Retribusi perpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), di Gedung DPRD kota Medan, Senin (16/2) lalu. “Pemko Medan tetap komitmen dalam melakukan pengawasan secera cermat agar tidak menimbulkan permasalahan baru, dalam penempatan tenaga kerja asing di kota Medan di masa mendatang,” tutur Syaiful Bahri di hadapan wakil rakyat.Dia menjelaskan, sesuai dengan pasal 13 ayat (1) PP No 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjang izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Untuk itu, ada pengaturan khusus dalam retribusi IMTA.

“Dimana, objek Retribusi perpanjangan IMTA meliputi pemberian perpanjang IMTA kepada pemeberi kerja TKA. Dikarenakan dari segi nomenklatur ‘mempekerjakan’ sehingga pihak uang mempekerjakan adalah pihak perusahaan pengguna TKA. Sedangkan untuk kordinasi yang dilakukan Pemko Medan dengan pihak Imigrasi terkai khususnya dalam hal pengawasan bagi TKA,” jelasnya.Atas usulan itu, Syaiful Bahri, menyebutkan bahwa retribusi yang dikenaka IMTA sebesar 100 Dollar Amerika Serikat perjabatan perbulan, sebagaimana tercantum dalam pasal 32 sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No 12 tahun 2013 tentang tata cara mempekerjakan TKA.“Selain itu, dapat kami jelaskan bahwa dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan TKA. Pemko Medan melaksanakan monitoring dan pengawasan lapangan serta pendataan pekerjaan pada masing-masing perusahaan melalui wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan sesuai dengan UU No 7 tahun 1981,” tandasnya.Menyikapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Irsal Fikri, mengatakan bahwa data-data yang disampaikan Dinsosnaker tersebut belum jelas.“Ini tidak ada data yang jelas yang disampaikan Pemko Medan. Harusnya ada kordinasi dilakukan untuk melihat itu. Jadi, bisa diketahui berapa jumlah WNA di Medan dengan segelah urusannya di Medan,” kata Irsal.Politisi Fraksi PPP DPRD Kota Medan ini mengungkapkan, selain pembahasan Ranperda retribusi IMTA ini, Pemko Medan harus juga memikirikan kondisi kesehatan WNA yang masuk di kota Medan dari penyakit yang membahayakan seperti HIV, Ebola dan lainnya.“Itu harus dipikirkan, makanya perlu dilakukan kordinasi seperti Dinsosnaker kota Medan, Dinkes Kota Medan dan Disdik Kota Medan bersama Imigrasi. Untuk mecegah semua itu,” jelasnya. (gus/smg/fit)


BUKU TAMU



PESAN DAN SARAN


Kegiatan Bulan April 2021
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930



Maps
Vidio MP3EI
JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?


STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 481
  Jumlah hits hari ini : 1.194
  Total hits : 696.502
  Total pengunjung : 5.748
  Jumlah pengunjung online: 1


Download aplikasi Cinlok Medan

Copyright © 2013 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.03 hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info
Copyright © 2021 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.01 Mobile hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info

Download aplikasi Cinlok Medan