DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Selamat Datang di Website Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan


FUNGSI POKOK LAINNYA

BPMP Sumatera Utara   474

Manajemen Kepegawaian Daerah

 

Sejalan dengan kebijakan desentrasilasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian yang tetap menjadi kewenangan {emerintah, da nada sebagain lain yang diserhakan kepada Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian Daerah. Kewenangan Pengelolaan pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhetian, penetapan pension, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hokum, pengembangan kompetensi dan pengendalian jumlah.

 

Penetapan Peraturan Daerah

 

Dalam Rangka melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tangung jawabnya, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah yang dapat dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD. Khusus peraturan daerah tentang APBD rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain. Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tata ruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

 

Pembangunan Daerah

 

Salah satu urusan pemerintahan daerah yaitu melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah, dan disusun berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun), rencana jangka menengah (jangka waktu 5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (jangka waktu 1 tahun). Di tingkat perangkat daerah maka setiap satuan kerja selanjutnya menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

 

Manajemen Keuangan Daerah

 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaian dari sumber pendapatannya, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan Pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola lelayaan daerah, dan mendaptkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Di lain pihak, salah satu tugas Kepala Daerah dan Wakilnya adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pengelolaan uang daerah harus dilakukan secara efisien, efektif,transparan,akuntabel,tertib,adil,patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan,penata-usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah.

 

Pengelolaan Barang Daerah

 

Barang milik daerah meruapakan asset daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Sebagai salah satu hasil pembangunan, barang daerah merupakan inventaris daerah yang perlu dijaga agar pemanfaatannya dapat optimal. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisien, efektifitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kebutuhan daerah dan dari hasil analisi mutu barang, usia pakai serta nilai ekonominya, barang mikik daerah bisa saja dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan.


BUKU TAMU



PESAN DAN SARAN


Kegiatan Bulan April 2021
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930



Maps
Vidio MP3EI
JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?


STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 481
  Jumlah hits hari ini : 1.112
  Total hits : 696.420
  Total pengunjung : 5.748
  Jumlah pengunjung online: 1


Download aplikasi Cinlok Medan

Copyright © 2013 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.03 hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info
Copyright © 2021 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.01 Mobile hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info

Download aplikasi Cinlok Medan