DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Selamat Datang di Website Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan


KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN

BPMP Sumatera Utara   1233

Perencanaan Ketenagakerjaan

Dalam pembangunan ketenagakerjaan dibutuhkan perencanaan yang baik dan akurat, meliputi perencanaan jangka panjang, 5 (lima) tahun ke depan dan perencanaan tahunan. Perencanaan Strategis (Renstra) 2017 - 2021 dibidang ketenagakerjaan dilakukan dengan menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Dalam Renstra 2016-2020 akan direncanakan kegiatan-kegiatan menyangkut Renstra 5 (lima) tahun kedepan yang akan dirinci dalam uraian-uraian Renstra ini serta perencanaan tahunan atau Renja.

Angkatan Kerja

Dalam perkembangannya angkatan kerja periode implementasi Renstra SKPD 2017-2021 diproyeksika tidak akan jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya, namun yang menjadi permasalahan adalah penempatan angkatan kerja tersebut menjadi tenaga kerja. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan diharapkan tingkat pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dapat diturunkan.

Tingkat Ketrampilan

Angkatan kerja yang tergolong dalam pencari kerja umumnya belum memiliki spesifikasi keahlian yang dibutuhkan lapangan kerja yang tersedia. Latar belakang pendidikan yang bervariasi membutuhkan pembinaan yang sesuai dengan kondisi para pencari kerja. Untuk itu upaya meningkatkan ketrampilan para calon tenaga kerja yang akan memasuki dunia lapangan kerja perlu dipersiapkan dengan memberiahi pemahaman tentang dasar-dasar filosofi hubungan industrial, etos kerja, produktivitas kerja, bidang keahlian dan praktek kerja serta memprogramkan pemagangan di tempat-tempat kerja yang dapat meningkatkan ketrarnpilan kerja sebagai aplikasi pemahaman teori ilmu pengetahuan yang diperoleh baik pada pendidikan formal para pencari kerja. Untuk mendukung pelatihan-pelatihan tersebut juga sangat tergantung pada ketersediaan anggaran biaya yang direncanakan dalam Renstra ini untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Hubungan Industrial

Fenomena ketenagakerjaan khususnya dalam konteks hubungan industrial sangat peka terhadap terjadinya konflik ketenagakerjaan antara pihak pekerja dengan pihak pengusaha, kondisi ini disebabkan berbagai hal, seperti akibat pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kurangnya respon dan salah satu, pihak jika ada aspirasi yang disampaikan untuk diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, pembentukan organisasi pekerja di perusahaan sering ditanggapi menjadi suatu image negatif/buruk bagi salah satu pihak, tidak tercapainya kesepakatan dalam pembuatan syarat-syarat kerja termasuk pengaruh dari pihak ketiga yang dapat memperkeruh permasalahan yang sedang dihadapi oleh pihak pekerja dengan pihak perusahaan. Pengaturan hak dan kewajiban tenaga kerja dengan pengusaha telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, namun aturan tersebut belum mengatur hal-hal yang lebih spesifik di perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, masih diperlukannya pengaturan khusus secara internal di lingkungan perusahaan yang dituangkan dalam syarat-syarat kerja seperti adanya Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan.

Disamping pengaturan hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam syarat-syarat kerja, beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem hubungan industrial di perusahaan, seperti perlunya sarana kelembagaan hubungan industrial di perusahaan, sarana organisasi pekerja di perusahaan sebagai wadah pekerja untuk menyampaikan aspirasinya kepada pengusaha, koperasi karyawan di perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di luar pendapatan/upah, dan diperlukannya sarana keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), pembinaan hubungan industrial kepada seluruh pekerja maupun kepada seluruh jajaran manajemen.

Masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak adalah masalah pengupahan, karena masalah pengupahan ini sangat peka dengan perkembangan situasi harga kebutuhan pokok. Dapat dipahami, bahwa pada situasi krisis moneter pada akhir-akhir ini, tidak sedikit para pekerja yang melakukan aksi mogok kerja maupun aksi unjuk rasa untuk menuntut perbaikan upah di berbagai daerah akibat nilai upah yang mereka peroleh tidak sesuai dengan tuntutan kenaikan harga di pasar. Secara makro pengaruh merosotnya ekonomi menjadi suatu hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pengupahan di daerah, untuk itu peran pemberdayaan Dewan Pengupahan sangat dibutuhkan. Pembinaan hubungan industrial, perbaikan syarat-syarat kerja dan perbaikan sarana-sarana hubungan industrial memerlukan dukungan atau partisipasi semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait dengan unsur Tripartit dan tidak kalah pentingnya dengan ketersediaan anggaran yang mencukupi.


BUKU TAMU



PESAN DAN SARAN


Kegiatan Bulan April 2021
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930



Maps
Vidio MP3EI
JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?


STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 481
  Jumlah hits hari ini : 1.100
  Total hits : 696.408
  Total pengunjung : 5.748
  Jumlah pengunjung online: 1


Download aplikasi Cinlok Medan

Copyright © 2013 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.03 hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info
Copyright © 2021 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.01 Mobile hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info

Download aplikasi Cinlok Medan