DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Selamat Datang di Website Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan


PENJELASAN DARI INFO TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN-1

BPMP Sumatera Utara   403

Perencanaan

  • Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja, meliputi:
  • perencanaan tenaga kerja makro; dan
  • perencanaan tenaga kerja mikro.
  • Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan. Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan perencanaan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pelatihan

Pelatihan tenaga kerja diberikan kepada pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja sesuai dengan pasar kerja dan potensi kewirausahaan yang berkembang di daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan tenaga kerja sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Lembaga Pelatihan Kerja

  • Setiap LPK wajib memiliki izin.
  • Pelayanan terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud, meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelengkapan fisik.
  • Pelayanan terhadap pembinaan program dan kelembagaan pelatihan kerja, diberikan kepada LPK yang sudah memiliki izin.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Akreditasi Dan Sertifikasi

  • Akreditasi dan sertifikasi diberikan sebagai penetapan status terhadap penyelenggaraan LPK.
  • Akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud meliputi penilaian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan bagi setiap kejuruan dan tingkat pelatihan kerja.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara akreditasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Legalisasi Sertifikat

Legalisasi sertifikat uji keterampilan diberikan kepada peserta melalui uji keterampilan sesuai dengan klasifikasi dan kualitasnya. Sertifikat sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh LPK setelah didaftar, diporporasi dan dilegalisasi oleh Instansi yang membidangi ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penerbitan sertifikat uji keterampilan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Informasi Dan Hasil Pelatihan

Informasi pelatihan kerja diberikan kepada pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perusahaan. Hasil pelatihan kerja dapat disalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan keahliannya.

Pemagangan Dan Produktivitas

  • Pemagangan dapat dilaksanakan di daerah, luar daerah dan di luar negeri oleh Pemerintah Daerah dan non Pemerintah.
  • Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian secara tertulis antara lembaga yang membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha dan antara peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan.
  • Pemagangan antar daerah dan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Setiap pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas bidangnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi bagi pekerja sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud wajib melaporkan kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

Rekomendasi Bantuan Pelatihan

LPK dapat diberikan bantuan dari Pemerintah setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang membidangi ketenagakerjaan. Rekomendasi sebagaimana dimaksud diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Penempatan Tenaga Kerja

  • Perusahaan yang mempergunakan AKAD/AKL wajib melaporkan kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Perusahaan pengirim wajib meminta rekomendasi AKAD/AKL kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Setiap perusahaan wajib memprioritaskan lowongan pekerjaan kepada pencari kerja yang terdaftar pada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Informasi Ketenagakerjaan

  • Informasi ketenagakerjaan, meliputi:
  • penduduk dan tenaga kerja;
  • kesempatan kerja;
  • pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
  • produktivitas tenaga kerja;
  • hubungan industrial;
  • kondisi lingkungan kerja;
  • pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
  • jaminan sosial.
  • Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud, diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Tenaga Kerja Asing

  • Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang wajib memiliki IMTA.
  • Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib:
  • menunjuk TKI sebagai tenaga pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
  • melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
  • melaporkan keberadaan TKA di perusahaan kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan setelah mendapatkan izin kerja paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima IMTA; dan
  • melaporkan secara berkala program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan. (penjelasan berkala 6 bulan sekali)
  • Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi TKA yang menduduki jabatan Direksi dan/atau Komisaris.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.
  • Dalam perperpanjangan IMTA, maka pemohon harus mengajukan permohonan kepada Instansi yang membidangi perizinan.

Perluasan Kesempatan Kerja

  • Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan perluasan kesempatan kerja di setiap sektor sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
  • kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja; dan
  • kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.
  • Kebijakan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud didasarkan atas perencanaan tenaga kerja daerah di setiap sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Kebijakan perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
  • Untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud Pemerintah Daerah  memberikan kemudahan berusaha.
  • Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna.
  • Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, swasta, dan kelembagaan masyarakat.
  • Kebijakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.
  • Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja

Pemberian Rekomendasi PPTKIS

  • Setiap PPTKIS harus memiliki Surat Izin (SI) PPTKIS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • PPTKIS yang telah memiliki SI sebagaimana dimaksud dapat mendirikan kantor cabang di luar wilayah kantor pusatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pendirian kantor cabang PPTKIS sebagaimana dimaksud harus mendapat rekomendasi dari Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Pemberian rekomendasi pendirian PPTKIS setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, kelengkapan administrasi, dan fisik.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemberian rekomendasi pendirian PPTKIS sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.
  • PPTKIS dan/atau kantor cabang yang berdomisili dan atau melakukan kegiatan di Daerah harus mempunyai tempat penampungan calon TKI dalam rangka pembinaan untuk penempatan ke luar negeri, yang izin pendiriannya diberikan oleh Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

Pembinaan Dan Monitoring TKI

  • pembinaan dan monitoring TKI ke luar negeri dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan Calon TKI, meliputi seleksi berkas, bimbingan, dan penyuluhan hak dan kewajiban, serta pengawasan terhadap operasionalisasi PPTKIS.
  • Setiap Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki paspor yang mendapatkan rekomendasi dari Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pendaftaran Pencari Kerja dan Informasi Pasar Kerja

  • Pelayanan pendaftaran pencari kerja, informasi lowongan, penyaluran, dan penempatannya diberikan kepada pencari kerja.
  • Setiap perusahaan yang membuka lowongan kerja wajib lapor kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Dalam rangka pelayanan informasi kerja, Instansi yang membidangi ketenagakerjaan melakukan komunikasi dengan berbagai perusahaan pengguna tenaga kerja dan penyalur tenaga kerja.
  • Informasi Pasar Kerja dan penyaluran tenaga kerja diutamakan untuk pencari kerja yang terdaftar di Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bursa Kerja Khusus Dan LPTKS

Pelayanan terhadap pemohon izin pendirian BKK dan LPTKS meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pameran Bursa Kerja

Setiap pelaksanaan pameran bursa kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Instansi yang membidangi ketenagakerjaan kecuali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pameran bursa kerja persetujuan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Lembaga Kerja Sama Bipartit

  • Setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama Bipartit.
  • Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud, wajib mendaftarkan pada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
  • Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Lembaga Kerja Sama Tripartit

  • Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
  • Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.
  • Pembentukan Lembaga kerja sama tripartit ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

Serikat Pekerja/Buruh

  • Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
  • Serikat pekerja/serikat buruh pada perusahaan dibentuk secara demokratis melalui musyawarah para pekerja di perusahaan.
  • Serikat pekerja/serikat buruh di tiap-tiap perusahaan dibentuk berdasarkan sektor usaha.
  • Serikat pekerja/serikat buruh sektor usaha sejenis dapat membentuk atau menjadi anggota federasi serikat pekerja/buruh.
  • Gabungan federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat membentuk atau menjadi anggota konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  • Pengusaha dilarang menghalang-halangi untuk membentuk dan menjadi pengurus atau peserta serikat pekerja/buruh pada perusahaan dan/atau membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja/buruh sesuai dengan sektor usaha.
  • Pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan/atau yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/buruh dan/atau posisinya mewakili kepentingan pengusaha tidak dapat menjadi pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
  • Serikat pekerja/serikat buruh berhak:
  • melakukan perundingan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama;
  • sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial.
  • Instansi yang membidangi ketenagakerjaan wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menyampaikan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh.
  • Pencatatan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam buku pencatatan.
  • Buku pencatatan sebagaiana dimaksud paling sedikit memuat:
  • nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;
  • nama anggota pembentuk;
  • susunan dan nama pengurus;
  • tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga;
  • nomor bukti pencatatan; dan
  • tanggal pencatatan.
  • Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir.
  • Dalam hal Serikat Pekerja/Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dapat menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi dengan menggunakan formulir.
  • Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir.
  • Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya.

Organisasi Pengusaha

Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Pembentukan organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BUKU TAMU



PESAN DAN SARAN


Kegiatan Bulan Maret 2020
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031



Maps
Vidio MP3EI
JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?


STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 231
  Jumlah hits hari ini : 642
  Total hits : 232.723
  Total pengunjung : 5.356
  Jumlah pengunjung online: 1


Copyright © 2013 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.03 hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info
Copyright © 2020 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.01 Mobile hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info