DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Selamat Datang di Website Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan


PENJELASAN DARI INFO TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN-2

BPMP Sumatera Utara   382

Perselisihan Hubungan Industrial

  • Perselisihan Hubungan Industrial dapat terjadi antara pihak:
  • pengusaha dan pekerja; dan
  • pengusaha atau gabungan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh.
  • Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perselisihan:
  • Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  • kepentingan;
  • hak;
  • serikat pekerja/serikat buruh;
  • mogok kerja; dan
  • penutupan perusahaan (lock out).
  •  Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara musyawarah untuk mufakat.
  • Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Pemutusan Hubungan Kerja

  • Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.
  • Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh.
  • Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  • Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
  • Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
  • masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  • masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  • masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  • masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  • masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  • masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  • masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
  • masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; dan
  • masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
  • Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:
  • masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  • masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  • masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  • masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  • masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  • masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  • masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; dan
  • masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
  • Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud, meliputi:
  • cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  • biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  • penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan
  • hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP atau perjanjian kerja bersama.
  •  Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:
  • upah pokok;
  • segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
  • Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari.
  • Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum daerah.
  • Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
  • Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
  • pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
  • pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
  • pekerja/buruh menikah;
  • pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
  • pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;
  • pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau perjanjian kerja bersama;
  • pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
  • karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan
  • pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
  • Usia pensiun pekerja/buruh dalam hubungan kerja minimal 55 (lima puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun.

Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  • Penyelesaian keluh kesah sebelum menjadi perselisihan hubungan industrial:
  • dilakukan di tingkat perusahaan secara Bipartit dengan prinsip musyawarah untuk mufakat oleh pekerja itu sendiri atau melalui atasannya dengan pengusaha;
  • penyelesaian keluh kesah sebagaimana dimaksud huruf a, dapat pula dilakukan melalui Instansi yang membidangi ketenagakerjaan atau organisasi pekerja; dan
  • pengusaha dan pekerja wajib mengupayakan agar keluh kesah yang timbul tidak menjadi perselisihan hubungan industrial atau menjadi pemutusan hubungan kerja.
  • Dalam hal keluh kesah meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial maka penyelesaian dilakukan:
  • melalui perundingan secara musyawarah untuk mufakat antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang tercatat di Instansi yang membidangi ketenagakerjaan atau organisasi pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha;
  • setiap perundingan sebagaimana dimaksud huruf a, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan setiap perundingan dibuat risalah yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  • risalah perundingan sebagaimana dimaksud huruf b memuat:
  • nama dan alamat pekerja;
  • nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;
  • nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili;
  • tanggal dan tempat perundingan;
  • alasan atau pokok masalah perselisihan;
  • pendirian para pihak;
  • kesimpulan perundingan; dan
  • tanggal dan tanda tangan pihak yang melakukan perundingan.
  • apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat persetujuan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh pengurus serikat pekerja/buruh setempat pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/buruh atau organisasi pekerja serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  • apabila perundingan sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, maka kedua belah dapat menyelesaikan melalui arbitrase, konsiliasi atau mediasi; dan
  • dalam hal kedua belah pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui arbitrase atau konsiliasi, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak meminta kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan untuk diselesaikan melalui mediasi.
  • Dalam hal timbul keluh kesah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, pengusaha sedapat mungkin menghindarkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) dan pekerja sedapat mungkin menghindari terjadinya mogok/unjuk rasa dan/atau slow down.
  • Dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial diluar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenakerjaan, penyelesaian dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  • Penyelesaian melalui mediasi:
  • penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator hubungan industrial yang berada di SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang ketenagakerjaan;
  • mediator hubungan industrial sebagaimana dimaksud, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  • beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • warga negara Indonesia;
  • berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
  • menguasai peraturan perundang-undangan;
  • berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  • berpendidikan sekurang-kurangnya strata satu (S1); dan
  • syarat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  • dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator hubungan industrial harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi, yaitu:
  • mediator hubungan industrial dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengan keterangannya;
  • saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • setiap  orang  yang  diminta  keterangannya  oleh  mediator hubungan industrial guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang dibutuhkan;
  • dalam hal keterangan yang dibutuhkan mediator hubungan industrial terkait dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • mediator hubungan industrial wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  • dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator hubungan industrial serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran;
  • dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:
  • mediator hubungan industrial mengeluarkan anjuran tertulis;
  • anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
  • para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator hubungan industrial yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
  • pihak yang tidak memberikan pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dianggap menolak anjuran tertulis; dan
  • dalam hal menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator hubungan industrial harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
  • pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e angka 5, dilakukan sebagai berikut:
  • Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti perdaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Bersama;
  • apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e angka 5 tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi;
  • dalam hal permohonan eksekusi berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.
  • mediator hubungan industrial menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari keja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan.
  • Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Instansi yang membidangi ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada Mediator Hubungan Industrial.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Mogok Kerja

  • Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
  • Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud, dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.
  • Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.
  • Pekerja/buruh dan serikat buruh/serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan Instansi yang membidangi ketenagakerjaan paling sedikit dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan mogok kerja sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Penutupan Perusahaan (Lock Out)

  • Penutupan Perusahaan (lock out) merupakan hak dasar dari pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
  • Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan sehubungan dengan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
  • Penutupan Perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi: rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendalian telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api.
  • Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh serta Instansi yang membidangi ketenagakerjaan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out).

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

  • Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan tentang ketenagakerjaan secara tertulis kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
  • Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan tentang ketenagakerjaannya secara tertulis setiap tahun kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Perusahaan yang melakukan penambahan atau pengurangan tenaga kerja di atas 10 (sepuluh) orang wajib melaporkan tentang ketenagakerjaannya ke Instansi yang membidangi ketenagakerjaan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan penambahan atau pengurangan tenaga kerja.

Perjanjian Kerja

  • Hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara pengusaha dan pekerja.
  • Perjanjian kerja dibuat secara tertulis.
  • Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
  • kesepakatan kedua belah pihak;
  • kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
  • adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  • pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan.
  • Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dibatalkan.
  • Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud batal demi hukum.
  • Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.
  • Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
  • nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
  • nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
  • jabatan atau jenis pekerjaan;
  • tempat pekerjaan;
  • besarnya upah dan cara pembayarannya;
  • syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
  • mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  • tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  • tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
  • Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan PP, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan.
  • Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.
  • Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
  • Perjanjian kerja dibuat:
  • untuk waktu tertentu, bagi hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian kerja atau selesainya pekerjaan tertentu;
  • untuk waktu tidak tertentu, bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian kerja atau selesainya pekerjaan tertentu.
  • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud didasarkan atas:
  • jangka waktu; atau
  • selesainya suatu pekerjaan tertentu.
  • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis.
  • Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
  • Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud, masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat pekerjaan, jangka waktu berlakunya, syarat perpanjangan dan syarat pembaharuan perjanjian kerja untuk waktu tertentu diatur dengan Peraturan Wali Kota.
  • Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
  • Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Perjanjian kerja berakhir apabila:
  • pekerja meninggal dunia;
  • berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  • adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  • adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, PP, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
  • Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
  • Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
  • Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
  • Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau perjanjian kerja bersama.
  • Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Peraturan Perusahaan

  • Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
  • Kewajiban membuat PP sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
  • Pengesahan PP oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah PP diterima.
  • Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud sudah terlampaui dan PP belum disyahkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, maka PP tersebut dapat diberlakukan.
  • PP disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan.
  • PP disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
  • Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh.
  • Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud adalah pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.
  • PP paling sedikit memuat:
  • hak dan kewajiban pengusaha;
  • hak dan kewajiban pekerja/buruh;
  • syarat kerja;
  • tata tertib perusahaan; dan
  • jangka waktu berlakunya PP.
  • Ketentuan dalam PP tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  • Masa berlaku PP paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
  • Selama masa berlakunya PP, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.
  • Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud tidak mencapai kesepakatan, maka PP tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.
  • PP mulai berlaku setelah disahkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
  • Perubahan PP sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.
  • PP hasil perubahan sebagaimana dimaksud harus mendapat pengesahan dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
  • Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah PP atau perubahannya kepada pekerja/buruh.
  • Pengusaha tidak boleh mengganti Perjanjian Kerja Bersama dengan PP sepanjang di perusahaan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh.

BUKU TAMU



PESAN DAN SARAN


Kegiatan Bulan Maret 2020
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031



Maps
Vidio MP3EI
JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?


STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 231
  Jumlah hits hari ini : 685
  Total hits : 232.766
  Total pengunjung : 5.356
  Jumlah pengunjung online: 1


Copyright © 2013 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.03 hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info
Copyright © 2020 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.01 Mobile hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info