DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Selamat Datang di Website Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan


PENJELASAN DARI INFO TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN-3

BPMP Sumatera Utara   555

Perjanjian Kerja Bersama

  • Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
  • Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  • Perjanjian kerja Bersama hanya dapat dirundingkan dan dibuat oleh serikat pekerja/buruh yang didukung oleh sebagian besar pekerja di perusahaan yang bersangkutan.
  • Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
  • Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh.
  • Perjanjian Kerja Bersama paling sedikit memuat:
  • hak dan kewajiban pengusaha;
  • hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;
  • jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama;
  • tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
  • tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
  • Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  • Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
  • Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, maka keinginan perubahan tersebut harus diajukan secara tertulis dengan alasan-alasannya.
  • Perubahan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan perjanjian bersama secara tertulis antara Pengusaha dengan serikat pekerja/buruh.
  • Perubahan perjanjian Bersama yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
  • Pengusaha dan serikat pekerja/buruh berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam isi perjanjian kerja bersama.
  • Pelaksanaan pembinaan syarat-syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan oleh Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.

Waktu Kerja

  • Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
  • Waktu kerja sebagaimana dimaksud, meliputi:
  • 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
  • 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
  • Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
  • Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:
  • ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
  • waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
  • Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud wajib membayar upah kerja lembur.
  • Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita

  • Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib.
  • Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib.
  • Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 wib sampai dengan pukul 07.00 Wib, wajib:
  • memberikan makanan dan minuman yang bergizi; dan
  • menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.
  • Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja malam tenaga kerja wanita sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pengupahan

  • Perusahaan wajib membayar upah tenaga kerja dalam sebulan minimal sama dengan ketentuan Upah Minimum Kota yang berlaku.
  • Upah Minimum sebulan untuk daerah tersebut terdiri dari Upah pokok ditambah tunjangan tetap.
  • Pengusaha wajib meninjau kenaikan upah secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun bagi tenaga kerja yang telah menerima upah diatas upah minimum daerah.
  • Perusahaan wajib membuat dan menyimpan buku upah karyawan serta wajib memperlihatkan/memberikan apabila diminta oleh Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pokok dan tunjangan tetap.
  • Perusahaan tidak diwajibkan untuk membayar upah tenaga kerja yang tidak bekerja karena mangkir dan mogok kerja atau tidak bekerja diluar izin yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
  • Perhitungan pemotongan upah karena tidak bekerja sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Penyimpangan ketentuan sebagaimana dimaksud, pengusaha wajib membayar upah tenaga kerja, jika:
  • tenaga kerja sendiri sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari upah sebulan;
  • untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah sebulan;
  • untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari upah sebulan; dan
  • untuk 4 (empat) bulan selanjutnya, dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari upah sebulan sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh pengusaha.
  • tenaga kerja tidak bekerja karena hal-hal sebagaimana dimaksud dibawah ini:
  • tenaga kerja sendiri menikah, dibayar upah selama 3 (tiga) hari;
  • menyunatkan atau membaptiskan anaknya dibayar upah selama 2 (dua) hari;
  • menikahkan anaknya, dibayar upah selama 2 (dua) hari;
  • anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami/istri, orang tua/mertua atau anak dibayar upah selama 2 (dua) hari;
  • istri pekerja melahirkan dibayar upah untuk selama2 (dua) hari; dan anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dibayar upah untuk selama 1 (satu) hari.
  • pengusaha wajib membayar upah yang biasa dibayar kepada tenaga kerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban negara, bila dalam menjalankan kewajiban negara tersebut tenaga kerja tidak mendapatkan upah atau tunjangan lainnya dari pemerintah tetapi dalam waktu tidak lebih dari satu tahun.
  • Pengusaha wajib membayar kekurangan upah yang biasa dibayar kepada tenaga kerja yang dalam menjalankan kewajiban negara sebagaimana dimaksud bilamana jumlah yang diperoleh dari pemerintah kurang dari upah yang biasa diterimanya.
  • Pengusaha tidak wajib membayar upah tenaga kerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban negara tersebut telah memperoleh upah atau tunjangan lainnya yang besarnya sama atau lebih dari upah yang biasa diterimanya.
  • Pengusaha wajib untuk membayar upah tenaga kerja yang tidak dapat menjalankan pekerjaannya karena kewajiban ibadah menurut agamanya selama waktu yang diperlukan.
  • Tuntutan pembayaran upah pekerjan/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Perhitungan Upah Lembur

  • Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 8 (delapan) jam sehari 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja harus diperhitungkan sebagai kerja lembur.
  • Kelebihan jam kerja sebagaimana dimaksud, Pengusaha wajib membayar upah lembur.
  • Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100% (seratus persen) dari upah.
  • Dalam hal upah terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen) keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan upah.
  • Cara perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut:
  • apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:
  • untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu koma lima) kali upah sejam; dan
  • untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
  • apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka:
  • perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam; dan
  • apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur untuk 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam keenam dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan dibayar 4 (empat) kali upah sejam.
  • apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesepuluh dan kesebelas dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

Cuti Haid, Cuti Melahirkan atau Cuti Gugur

  • Tenaga kerja wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dengan upah dibayar penuh.
  • Tenaga kerja wanita berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
  • tenaga kerja wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
  • Waktu istirahat sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang sampai paling lama 3 (tiga) bulan yang dijelaskan dengan surat keterangan dokter bahwa hal itu untuk menjaga kesehatan.

Istirahat Tahunan

Perusahaan wajib memberikan istirahat tahunan bagi tenaga kerja yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut selama 12 (dua belas) hari kerja. Mekanisme pemberian cuti tahunan sebagaimana dimaksud diatur dalam Perjanjian Kerja, PP atau perjanjian kerja bersama.

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

  • Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. THR keagamaan sebagaimana dimaksud diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  • Besarnya THR keagamaan sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:
  • pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 ( dua belas ) bulan diberikan tunjangan secara proporsional;
  • pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan upah; dan
  • satu bulan upah sebagaimana dimaksud adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap.
  • Dalam hal penetapan THR keagamaan menurut perjanjian kerja, PP atau perjanjian kerja bersama lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana dimaksud, maka THR keagamaan dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, PP atau perjanjian kerja bersama.
  • Pemberian THR keagamaan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja kecuali kesepakatan pengusaha dan pekerjan menentukan lain.
  • Pembayaran THR keagamaan sebagaimana dimaksud wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari keagamaan.
  • Pekerja yang putus hubungan kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan berhak atas THR keagamaan.
  • Pengusaha yang karena kondisi perusahaannya tidak mampu membayar Pemberian THR keagamaan dapat mengajukan permohonan penyimpangan besarnya jumlah Pemberian THR keagamaan kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum hari raya keagamaan.
  • Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri neraca keuangan 1 (satu) tahun terakhir atau keterangan lainnya yang mendukung.
  • Instansi yang membidangi ketenagakerjaan menetapkan besarnya THR keagamaan setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan neraca keuangan atau keterangan lainnya yang mendukung.

Larangan Memperkerjakan Anak Dibawah Umur

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah usia dibawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan Sosial

  • Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib ikut serta dalam kepesertaan jaminan sosial, yang meliputi:
  • jaminan pemeliharaan kesehatan.
  • jaminan kecelakaan kerja;
  • jaminan kematian;
  • jaminan hari tua;
  • jaminan pensiun;
  • Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari pemerintah daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial dan bukti pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial.
  • Sertifikat kepesertaan jaminan sosial dan bukti pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud merupakan syarat-syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah.
  •  Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud meliputi:
  • fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
  • bukti pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan;  yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
  • Syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi:
  • perizinan terkait usaha;
  • izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  • IMTA;
  • izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
  • izin mendirikan bangunan.
  • Khusus bagi pemohon yang berbentuk Badan terhadap permohonan izin mendirikan bangunan tetap diberlakukan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud.
  • Bagi setiap pemohon perorangan atau Badan yang memohon izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial, apabila akan memulai mendirikan bangunan.
  • Setiap pemohon perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud membuat surat pernyataan untuk mengikutsertakan pekerja bangunan dalam kepesertaan program jasa konstruksi jaminan sosial.
  • Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Instansi yang membidangi keuangan daerah wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud.

Kesempatan Beribadah

  • Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
  • Kesempatan secukupnya sebagaimana dimaksud, yaitu menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.
  • Perusahaan wajib memberikan keleluasaan kepada para pekerja perempuan yang menggunakan kerudung/jilbab dalam rangka melaksanakan/keyakinan terhadap agamanya.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

  • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.
  • Apabila terjadi penyimpangan, maka PKWT berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak dilakukan penyimpangan.
  • (PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.
  • Pelaksanaan PKWT berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Dewan Pengupahan

  • Dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang pengupahan, guna mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja/buruh yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan, serta untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan Daerah.
  • Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud adalah lembaga non struktural yang bersifat tripartit.
  • Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud terdiri atas unsur:
  • pemerintah;
  • organisasi pengusaha;
  • serikat pekerja/ serikat buruh; dan
  • perguruan tinggi dan pakar.
  • Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

  • Instansi yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan teknis dan pemantauan tehadap segala kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
  • Pembinaan sebagaimana dimaksud dapat mengikutsertakan unsur pengusaha dan masyarakat dan unsur serikat pekerja/buruh.
  • Pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
  • Dalam rangka pembinaan dan pemantauan ketenagakerjaan, maka Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dapat melakukan kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kepentingan daerah atau nasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYIDIKAN

  • Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM diberi kewenangan khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud berwenang:
  • melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
  • melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
  • menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
  • Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

SANKSI ADMINISTRATIF

  • Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur d
  • Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:
  • teguran;
  • peringatan tertulis;
  • pembatasan kegiatan usaha;
  • pembekuan kegiatan usaha;
  • pembatalan persetujuan;
  • pembatalan pendaftaran;
  • tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu;
  • penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
  • pencabutan izin.
  • Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah atas permintaan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BUKU TAMU



PESAN DAN SARAN


Kegiatan Bulan Maret 2020
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031



Maps
Vidio MP3EI
JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?


STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 231
  Jumlah hits hari ini : 741
  Total hits : 232.822
  Total pengunjung : 5.356
  Jumlah pengunjung online: 1


Copyright © 2013 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.03 hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info
Copyright © 2020 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.01 Mobile hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info