DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Selamat Datang di Website Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan


PENJELASAN DARI PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN-2

BPMP Sumatera Utara   1122

Pemutusan Hubungan Kerja

  • Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.
  • Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh.
  • Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  • Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
  • Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
  • masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  • masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  • masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  • masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  • masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  • masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  • masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
  • masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; dan
  • masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
  • Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai berikut:
  • masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  • masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  • masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  • masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  • masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  • masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  • masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; dan
  • masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.
  • Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud, meliputi:
  • cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
  • biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
  • penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; dan
  • hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, PP atau perjanjian kerja bersama.
  •  Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:
  • upah pokok;
  • segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.
  • Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 (tiga puluh) kali penghasilan sehari.
  • Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum daerah.
  • Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
  • Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
  • pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
  • pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
  • pekerja/buruh menikah;
  • pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
  • pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;
  • pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau perjanjian kerja bersama;
  • pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
  • karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; dan
  • pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
  • Usia pensiun pekerja/buruh dalam hubungan kerja minimal 55 (lima puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun.

Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  • Penyelesaian keluh kesah sebelum menjadi perselisihan hubungan industrial:
  • dilakukan di tingkat perusahaan secara Bipartit dengan prinsip musyawarah untuk mufakat oleh pekerja itu sendiri atau melalui atasannya dengan pengusaha;
  • penyelesaian keluh kesah sebagaimana dimaksud huruf a, dapat pula dilakukan melalui Instansi yang membidangi ketenagakerjaan atau organisasi pekerja; dan
  • pengusaha dan pekerja wajib mengupayakan agar keluh kesah yang timbul tidak menjadi perselisihan hubungan industrial atau menjadi pemutusan hubungan kerja.
  • Dalam hal keluh kesah meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial maka penyelesaian dilakukan:
  • melalui perundingan secara musyawarah untuk mufakat antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang tercatat di Instansi yang membidangi ketenagakerjaan atau organisasi pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha;
  • setiap perundingan sebagaimana dimaksud huruf a, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan setiap perundingan dibuat risalah yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  • risalah perundingan sebagaimana dimaksud huruf b memuat:
  • nama dan alamat pekerja;
  • nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh;
  • nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili;
  • tanggal dan tempat perundingan;
  • alasan atau pokok masalah perselisihan;
  • pendirian para pihak;
  • kesimpulan perundingan; dan
  • tanggal dan tanda tangan pihak yang melakukan perundingan.
  • apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat persetujuan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh pengurus serikat pekerja/buruh setempat pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/buruh atau organisasi pekerja serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  • apabila perundingan sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, maka kedua belah dapat menyelesaikan melalui arbitrase, konsiliasi atau mediasi; dan
  • dalam hal kedua belah pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui arbitrase atau konsiliasi, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak meminta kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan untuk diselesaikan melalui mediasi.
  • Dalam hal timbul keluh kesah, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja, pengusaha sedapat mungkin menghindarkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) dan pekerja sedapat mungkin menghindari terjadinya mogok/unjuk rasa dan/atau slow down.
  • Dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial diluar ketentuan peraturan perundang-undangan ketenakerjaan, penyelesaian dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
  • Penyelesaian melalui mediasi:
  • penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator hubungan industrial yang berada di SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang ketenagakerjaan;
  • mediator hubungan industrial sebagaimana dimaksud, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  • beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • warga negara Indonesia;
  • berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
  • menguasai peraturan perundang-undangan;
  • berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  • berpendidikan sekurang-kurangnya strata satu (S1); dan
  • syarat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
  • dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan mediator hubungan industrial harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi, yaitu:
  • mediator hubungan industrial dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengan keterangannya;
  • saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • setiap  orang  yang  diminta  keterangannya  oleh  mediator hubungan industrial guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial, wajib memberikan keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang dibutuhkan;
  • dalam hal keterangan yang dibutuhkan mediator hubungan industrial terkait dengan seseorang yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • mediator hubungan industrial wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  • dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator hubungan industrial serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran;
  • dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:
  • mediator hubungan industrial mengeluarkan anjuran tertulis;
  • anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
  • para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator hubungan industrial yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
  • pihak yang tidak memberikan pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 3, dianggap menolak anjuran tertulis; dan
  • dalam hal menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator hubungan industrial harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
  • pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e angka 5, dilakukan sebagai berikut:
  • Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti perdaftaran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Bersama;
  • apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e angka 5 tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi;
  • dalam hal permohonan eksekusi berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.
  • mediator hubungan industrial menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari keja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan.
  • Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Instansi yang membidangi ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada Mediator Hubungan Industrial.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian mediator hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Mogok Kerja

  • Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum.
  • Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud, dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.
  • Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.
  • Pekerja/buruh dan serikat buruh/serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan Instansi yang membidangi ketenagakerjaan paling sedikit dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan mogok kerja sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Penutupan Perusahaan (Lock Out)

  • Penutupan Perusahaan (lock out) merupakan hak dasar dari pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
  • Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai tindakan balasan sehubungan dengan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
  • Penutupan Perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, meliputi: rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendalian telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta kereta api.
  • Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh serta Instansi yang membidangi ketenagakerjaan paling sedikit 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock out).

Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan

  • Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan tentang ketenagakerjaan secara tertulis kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
  • Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan tentang ketenagakerjaannya secara tertulis setiap tahun kepada Instansi yang membidangi ketenagakerjaan.
  • Perusahaan yang melakukan penambahan atau pengurangan tenaga kerja di atas 10 (sepuluh) orang wajib melaporkan tentang ketenagakerjaannya ke Instansi yang membidangi ketenagakerjaan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah melakukan penambahan atau pengurangan tenaga kerja.

BUKU TAMU



PESAN DAN SARAN


Kegiatan Bulan April 2021
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930



Maps
Vidio MP3EI
JAJAK PENDAPAT

BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?


STATISTIK WEBSITE

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 482
  Jumlah hits hari ini : 188
  Total hits : 696.704
  Total pengunjung : 5.749
  Jumlah pengunjung online: 1


Download aplikasi Cinlok Medan

Copyright © 2013 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.03 hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info
Copyright © 2021 DINAS KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA MEDAN V.01 Mobile hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 14 Medan 20154, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4514424, +62 61 4511428 e-mail:sekretariat@dinsosnaker-medan.info

Download aplikasi Cinlok Medan