DINAS KETENAGAKERJAAN
Pemerintah Kota Medan

Berita Terbaru

Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, dan Pengupahan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melaui Sekretaris. Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, dan Pengupahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas lungkup perselisihan pemutusan hubungan kerja, syarat kerja, persyaratan kerja dan pengupahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, dan Pengupahan  menyelenggarakan fungsi:

  • Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Pendistribusian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  • Penyusunan program dan rencana kegiatan Bidang Perselisihan Syarat Kerja dan Pengupahan;
  • Penyusunan petunjuk teknis lingkup Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan;
  • Pelaksanaan pembinaan Perselisihan, Syarat Kerja dan Pengupahan;
  • Pemerantaraan dalam hal penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  • Penelitian, pengesahan, pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), pengerahan pelaksana pekerja kepada perusahaan lain, wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  • Pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK);
  • Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang hubungan industrial syarat-syarat kerja dan purna kerja;
  • Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, dan Pengupahan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi perselisihan, seksi syarat kerja, dan seksi pengupahan.

SEKSI PERSELISIHAN

Seksi Perselisihan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan. Seksi Perselisihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, dan Purna Kerja Lingkup Perselisihan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Perselisihan menyelenggarakan fungsi:

  • Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  • Penyiapan rencana, program kegiatan Seksi Perselisihan;
  • Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perselisihan;
  • Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan di perusahaan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja;
  • Penyiapan bahan dan data penyelesaian kasus perselisihan hubungan kerja;
  • Penyiapan bahan dan data pelaksanaan penyelesaian unjuk rasa/pemogokan oleh pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh;
  • Penyiapan bahan dan data dalam membantu menyelesaikan masalah penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha;
  • Penyiapan bahan monitoring evaluasi pelaporan dan pelaksanaan tugas;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SYARAT KERJA

Seksi Syarat Kerja dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, dan Pengupahan. Seksi Syarat Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perselisihan, Syarat Kerja, dan Purna Kerja Lingkup Syarat Kerja. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi syarat kerja menyelenggarakan fungsi:

  • Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  • Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
  • Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
  • Pengumpulan dan pengelolaan data lingkup persyaratan kerja;
  • Penyiapan bahan dan data pelaksanaan kegiatan penelitian, pengesahan, pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), pengerahan pelaksana pekerja kepada perusahaan lain, wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  • Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja ataupun perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama pada perusahaan swasta, BUMD, dan BUMN;
  • penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PENGUPAHAN

Seksi Pengupahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan. Seksi Pengupahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan lingkup pengupahan tenaga kerja.  Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pengupahan menyelenggarakan fungsi:

  • Perencanaan program dan kegiatan Seksi dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Seksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Pembagian tugas,  pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
  • Penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pengupahan;
  • Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pengupahan;
  • Pengumpulan dan pengolahan data lingkup pengupahan;
  • Penyusunan dan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengupahan pada perusahaan;
  • Penyusunan bahan dan pedoman kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, tingkat inflasi dan penetapan upah minimum;
  • Penyiapan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan Daerah;
  • Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.