Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2018 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Rabu (1/11) kemarin. UMP Sumut 2018 sebesar Rp 2.132.188,68, atau naik 8,71% dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang hanya Rp 1.961.354,69. Penetapan itu tentu menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 se-Sumut yang akan diterapkan per 1 Januari 2018 mendatang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan, Hannalore Simanjuntak, melalui Kabid Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (Pentaker), Syaiful mengatakan, jasa transportasi berbasis online sangat membantu kondisi ketenagakerjaan, khususnya di Kota Medan. Syaiful menjelaskan, meski tidak ada data resmi, namun warga Medan yang datang ke Disnaker untuk berbagai keperluan, sebagian besar mengaku pekerjaan transportasi online sebagai salah satu mata pencarian mereka. "Berdasarkan wawancara kami dengan warga yang mengurus keperluan di sini, transportasi online menjadi salah satu alternatif sembari mereka mencari pekerjaan tetap. Kebanyakan mereka adalah pria tamatan SMA atau sedang kuliah," kata Syaiful kepada Analisadaily.com, Jumat (11/8).

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Medan, Hannalore Simanjuntak menyebutkan, bagi perusahaan nakal yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, maka penindakan atau pemberian sanksi ada pada Disnaker Provinsi. “Fungsi pengawasan dan penindakan kini ada pada Disnaker Provinsi, namun kami bisa menjadi tempat pengaduan serta fasilitator agar kasus-kasus seperti ini jangan sampai berhenti,” kata Hannalore kepada Analisadaily.com, Selasa (13/6).

Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Medan dipadati masyarakat yang hendak mengurus Kartu Pencari Kerja (AK-1) atau sering disebut Kartu Kuning. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Medan, Hannalore Simanjuntak, dalam beberapa pekan terakhir animo masyarakat membuat AK-1 terus meningkat. Ia menjelaskan, tingginya animo masyarakat dalam membuat kartu yang kini sudah berwarna putih tak lepas karena adanya lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2017. "Jika sebelum ada lowongan itu hanya sekitar belasan orang saja yang mengurus AK-1 per hari, namun kini per harinya bisa mencapai 80-an," ujar Hannalore kepada Analisadaily.com, Kamis (3/8).